uu adminduk. Teguh menyampaikan, salah satu poin penting pada UU PDP adalah Pasal 39 ayat (1) dan (2), yaitu wajib mencegah data pribadi diakses. uu adminduk

 
 Teguh menyampaikan, salah satu poin penting pada UU PDP adalah Pasal 39 ayat (1) dan (2), yaitu wajib mencegah data pribadi diaksesuu adminduk  Download Free PDF View PDF

Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menerima judicial review. Pengertian Akta Kematian dan Dasar Hukumnya Sebagai negara yang pernah mengalami masa penjajahan maka pengaturan tentang pencatatan sipil di Indonesia sebelum UU Administrasi Kependudukan (UU Adminduk). Layanan premium berupa analisis hukum dwibahasa, pusat data peraturan dan putusan pengadilan, serta artikel premium. Bagaimana ketentuan pidana dalam ketiga undang-undang tersebut untuk menjerat. Undang-undang (UU) tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria . Zudan menjelaskan, Dukcapil berpegang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) dalam mencatatkan perkawinan. Petunjuk Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat dalam Kartu. Sebab, menurutnya, UU Adminduk. Dasar hukum uu nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan adalah. Serupa dengan aturan dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (1) UU Adminduk, Pasal 58 ayat (1) huruf a Perpres 96/2018 pun menyatakan pencatatan ganti jenis kelamin sebagai salah satu peristiwa penting lainnya memerlukan salinan. Pasal 35 UU Adminduk berbunyi: Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. Sidang Paripurna DPR akhirnya mengesahkan RUU tentang perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) menjadi Undang-Undang. Terlihat bahwa, kolom tentang KK yang ada dalam Pasal 61 ayat (1) UU Adminduk belum disesuaikan mengikuti tafsir baru yang diperintahkan di dalam putusan MK tersebut. Di samping itu, sebagaimana yang pernah dijelaskan dalam artikel Penerbitan Kartu Keluarga untuk Perkawinan Siri, dalam UU Adminduk maupun peraturan pelaksananya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. 7 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Putusan Nomor 97/PU/XIV/2016, h. Surat Keterangan Domisili Sementara (SKDS) Pasal 17. 146, TLN NO. 19/2016 ttg Informasi & Transaksi Elektronik • PP No. Pasal UU ini pernah digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dibatalkan. Dalam sidang tersebut, Wakil Ketua Komisi II, Arif Wibowo menyampaikan laporannya tentang pentingnya UU. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 1999. Memang secara historis, sebelum UU Adminduk diubah, untuk pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun berdasarkan Pasal 32 ayat (2) UU Adminduk dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Sekitar 92 persen pengguna internet yang menjadi responden survei Google memiliki kebiasaan internet yang kurang aman. 1. Permendagri ini mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan KIA seperti syarat-syarat untuk mendapatkan KIA, prosedur untuk mendapatkan KIA, elemen yang tercantum di KIA, dan 3Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RepublikAkta Kelahiran. Di Indonesia, pernikahan beda agama bukan sekali dua kali saja. Menurut M Soleh salah satu advokat di Surabaya, seharusnya hakim tidak hanya semata merujuk pada pasal dalam UU Administrasi Kependudukan (Adminduk) dalam membuat penetapan. 1. Mareti Waruwu. 2. Sebelumnya, Para Pemohon memasalahkan adanya frasa dalam Penjelasan Umum UU 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang terdapat pada alinea kesepuluh, kalimat ketiga. Adapun aturan turunan pada UU a quo meliputi Perpres No. Wewenang Gubernur; 3. Tholabi menjelaskan, dalam kenyataannya terdapat ambiguitas norma antara hukum perkawinan dan hukum. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Wewenang Bupati/Walikota; 4. Bagi seorang Warga Negara Indonesia (“WNI”) yang bermaksud untuk menikah baik dengan sesama WNI atau dengan seorang Warga Negara Asing (“WNA”) (perkawinan campuran) di luar. Dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) sesuai dengan tuntutan pelayanan yang. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Lpelaksana dari UU Adminduk. Dalam memberikan pelayanan publik terhadap pelayanan administrasi kependudukan tidak bisa dilakukan oleh pemerintah tetapi dilaksanakan olehMemang tidak jarang pegawai ASN ditempatkan di lokasi yang jauh dari rumah, sehingga ia harus pindah ke lokasi yang dekat dengan daerah penempatannya. Sebagai informasi, dalam Pasal 35 huruf a UU Adminduk disebutkan bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam. Meski ketentuan tersebut hanya berlaku di Surabaya, tapi sesuai tabel di atas, akta kelahiran dan KK adalah dasar dari penerbitan KTP (lihat juga Pasal 61 ayat [5] UU No. “Pasal 58 ayat (4) UU Adminduk mengatakan begini, data yang digunakan untuk pelayanan publik,. 23 Tahun 2006 tentang administrasi pendusuk, yang secara tidak. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2019. Undang-undang ini disahkan dan diundangkan pada tanggal 29 Desember 2006. “Realitas ini harus diselesaikan melalui harmonisasi antar norma di. “Padahal jelas, dalam UU Adminduk tersebut menetapkan pelaksanaan perkawinan beda agama harus mendapatkan penetapan dari pengadilan,”. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) diubah. com - Dua warga dari Tangerang, Banten dan Dumai, Riau mengajukan permohonan uji formil dan materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun. (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan. 104, TLN No. 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan uu no. Dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan yang digelar di MK pada. Dalam penetapannya, hakim di PN Surabaya menggunakan Pasal 35A UU Administrasi dan Kependudukan (UU Adminduk). Pratama mengatakan, selain sebagai aturan main bagi swasta dalam mengelola data pribadi, RUU PDP juga akan menjadi pegangan pemerintah dalam menjalankan sejumlah program. Lalu, belum lama ini Mahkamah Agung meminta seluruh pengadilan untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan. 40 tahun 2019; perda kulon progo. Administrasi Kependudukan; : 1. GO. Maka, ketua pengadilan negeri bisa memerintahkan pejabat dinas kependudukan dan catatan sipil untuk melakukan pencatatan tentang nikah beda agama. Sanksi. 24 Tahun 2013. Bila tidak, maka pidana dan perdata bisa saja menanti, instrumennya UU PDP," kata Pratama saat dihubungi Kompas. Baca juga: SEMA soal Nikah Beda Agama Bisa Timbulkan Ketidakpastian Hukum. Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik,[2] tak terkecuali bagi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU Adminduk”) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang. Surabaya Bergerak new. Ditulis dan diedit ulang oleh Tim Media Dukcapil Kemendagri tanggal 26 Januari 2016 Pada bulan Desember 2006 Pencatatan Sipil di Indonesia telah mendapat pengaturan dalam hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sesuai dengan bunyi pasal 1 point 12 UU No. TAJUK - Barli Halim Noe. Hal tersebut tercantum juga dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat (1) yaitu: “Fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara”. Karena itu, Pasal 32 ayat (2) UU Adminduk selain bertentangan UUD 1945, hal tersebut juga bertentangan dengan prinsip keadilan. Sejatinya, KTP sebagai akses atau pintu masuk. (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan. Pertimbangan lahirnya Permendagri 104 tahun 2019 tentang Pendokumentasian Adminduk adalah: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23. " NKRI pada. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) yang dilandasi spirit pemenuhan hak administrasi warga tanpa praktik diskriminatif. Jenis. UU ini mengatur mengenai pembentukan Provinsi Papua Tengah yang diberi otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. *) Penjelasan Atas UU NO. detikNews Senin, 04 Jul 2022 16:18 WIB Sidang di MK, Menkum. The Population Administration Law (UU Adminduk) regulates that the Identity Card (Kartu Tanda Penduduk/KTP) is the states’ obligation facilitated by the Goverment and carried out by citizens. Para pemohon sebelumnya menilai, ketentuan di dalam UU Adminduk itu dinilai tidak mampu memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak yang sama kepada penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau penghayat, selaku warga negara. Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan prioritas pembentukannya diatur dengan Peraturan Menteri. Kali ini melalui Dukcapil Belajar Seri-28, Dukcapil membedah tema "Pengamanan Informasi Data Kependudukan", dengan narasumber Inspektur Khusus Itjen Kemendagri, Teguh Narutomo, Jum’at (5/8/2022). "Menyatakan Penjelasan Pasal 35 huruf UU Adminduk bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 29 ayat 1. UU PDP ini diharapkan sebagai memberi perlindungan data pribadi serta mengatur tanggung jawab pemangku kepentingan, seperti pengendali data. Uu no 23 thn 2006 - administrasi kependudukan. Hal tersebut diungkapkan. Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim menekankan urgensi revisi UU nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) khususnya agar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyusun peta jalan menata data base kependudukan yang terintegrasi, sistematis, dan memiliki data. Instansi. 24 Tahun. Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Pengertian administrasi kependudukan yang biasa disebut dengan singkatan Adminduk dapat ditelusur dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 yang menyatakan bahwa administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendafta-ran. 000. JAKARTA, KOMPAS. ID : 88 HLM. Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 40/2019 ttg Pelaksanaan UU No. " Jalur penetapan pengadilan menjadi lebih “legal” setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk). Dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk), pengertian Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) yang dimohonkan KPAI dan tujuh yayasan perlindungan anak. 2019. TENTANG. Negara wajib memelihara fakir miskin dan anak-anak telantar untuk. Di dalam KTP, terdapat informasi data diri mulai dari Nomor Induk Kependudukan. Tanggal Ditetapkan. Hak konstitusional yang dirugikan tersebut mencakup beberapa hal yaitu kesulitan saat mengurus Kartu Keluarga (KK),. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. Pasal 35 huruf a UU Adminduk menyebutkan, “Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Bogor: Politeia, 1991. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU Adminduk. 25 Tahun 2008 serta Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 , maka perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan. Undang-Undang. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan. 2/2023 menabrak Undang-Undang Pasal 35 huruf a UU 23/2006 tentang Adminduk yang menetapkan pelaksanaan perkawinan beda agama harus mendapatkan penetapan dari pengadilan. Menurutnya, ruang perkawinan beda agama masih tetap terbuka dengan keberadaan Pasal 35 huruf (a) UU No. Peraturan- 3 - memutuskan: menetapkan : peraturan menteri dalam negeri tentang peraturan pelaksanaan peraturan presiden nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata caraUndang-Undang Adminduk yang dinilai bertentangan dengan Pasal 28E UUD RI 1945 atau aturan lainnya yang berkenaan dengan jaminan perlakukan yang sama dan adanya diskriminatif dalam memperoleh layanan publik. Ini karena menurutnya pasal tersebut bertentangan dengan pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang isinya perkawinan sah. antara UUD1945 dengan UUP, UU Adminduk 2006 dan UU Adminduk 2013 sebagai peraturan pelaksanaan, untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak luar kawin dalam sistem hukum Indonesia. 24/2013, terdapat 31 elemen jenis Data Pribadi (dalam diktum UU Adminduk pasal 58); mulai dari nomor KK, NIK, Nama, Alamat, dst. Salah satu sisi pluralisme bangsa Indonesia yang paling mendasar adalah adanya kemajemukan agama yang dianut oleh penduduknya. Sesuai UU Adminduk Menanggapi permohonan tersebut, Mahkamah menilai Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) menyatakan bahwa “Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin. Kalau merujuk pada UU Administrasi Kependudukan (adminduk), di setiap desa di Indonesia seharusnya ada Petugas Registrasi yang tugasnya membantu kepala desa atau lurah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil/Disdukcapil dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. UU Adminduk hanya mengatur mengenai penyelenggara dan instansi pelaksana yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan adminstrasi kependudukan dan menjelaskan bahwa dalam KTP-el telah memuat kode keamanan dan rekaman elektronik (chip) penduduk, yang isinya antara lain berupa wajah, iris mata dan sidik jari penduduk. Tutup. 1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan T. Tahun : 2020. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) yang isinya dianggap merepotkan para orang tua yang telat mengurus akta kelahiran anaknya. Pada Pasal 64 ayat (2) UU Adminduk disebutkan “keterangan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi. UU 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Hal ini diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU Adminduk”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU 24/2013”). UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminitrasi Kependudukan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 6 Pemerintah provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi. Norma yang diajukan untuk diuji adalah Penjelasan Pasal 35 huruf a UU Adminduk yang menyatakan, “Yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar. 34, LN. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Hal ini tertuang di dalam Pasal 93 UU Adminduk bahwa setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada instansi pelaksana dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dipidana dengan pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp50 juta. Merujuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk), KTP merupakan salah satu kartu identitas diri yang harus dimiliki setiap warga negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun. uu no. Namun didapati juga di UU Adminduk. Majelis Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan menolak pengujian sejumlah pasal dalam UU No. 24 tahun 2013 ttg perubahan uu 23 pp no. 05 Mei 2019 / By Admin / Didownload 1. bagi penghayat dijabarkan dalam Pasal 81-83 PP Nomor 37. Berkaitan dengan tindak. E. Pelaporan kelahiran yang semula berasas peristiwa sekarang dirubah berdasar asas domisili : Pasal 27 uu no 23 tahun 2006 yang semula berbunyi. Dengan sistem ini, NIK yang di dalamnya terdapat 31 elemen data yang ada dalam database kependudukan akan selalu dimutakhirkan melalui layanan pendaftaran. menurut UU 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang 24/2013 Pasal 1 angka 22 UU 24/2013 (UU Adminduk): Data pribadi . Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan. 000 saat mengakses data NIK akan menjadi penerimaan negara dari. Undang-Undang (UU) Nomor: 24: Tahun: 2013: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal Penetapan: 24 Desember 2013: Nama Jabatan Penetapan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA: Nama Pejabat Penetapan: DR. Karena itu, Pasal 32 ayat (2) UU Adminduk selain bertentangan UUD 1945, hal tersebut juga bertentangan dengan prinsip keadilan. "Saya memonitor itu dari grup WhatsApp, Tiktok, dan Instagram. Langkah ini diyakini akan mengakhiri sengkarut praktik pernikahan beda agama. Sebagian besar beroleh hasil manis dengan dikabulkannya permintaan mereka untuk mencatatkan pernikahan. com. Kebijakan ini sesuai dengan UU No. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) sesuai dengan tuntutan pelayanan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif, serta mempertimbangkan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 24 Desember 2013. Dalam keputusannya, MK menyatakan kedua Pasal tersebut bertentangan dengan Konstitusi yang menjamin kebebasan beragama. 000. 37 Tahun 2007, Perpres No. D. Ini karena menurutnya pasal tersebut bertentangan dengan pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang isinya perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum. 23 tahun 2006 perpres no. Pada tanggal 7 Nopember 2017, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan seluruh permintaan pemohon, Nggay Mehang Tana (Marapu), Pagar Demanra Sirait (Parmalim), Arnol Purba (Ugamo Bangsa. 24/2013 • Perpres No. Pasal 28G. Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Uu 23-2006 Tentang Administrasi Kependudukan. QN-NO-6-2010-ADM-KEPENDUDUKAN. Jadi sebaiknya putusan MK ditindaklanjuti dengan revisi UU Adminduk, segera dimasukkan ke (prolegnas) program legislasi nasional, lalu masuk ke daftar akumulatif terbuka putusan MK, kata dia saat dihubungi Republika. Sebagai informasi, dalam Pasal 35 huruf a UU Adminduk disebutkan bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh. 3. Sertifikasi TKDN Kini Lebih Cepat, Akuntabel, dan Transparan about 10 hours ago. Dalam ranah kepemilikan ataRUU PDP Disahkan, Berikut Tujuh Perbuatan Dilarang Dalam UU Perlindungan Data Pribadi. pdf. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. ” Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) dan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1a) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp25. Download Free PDF View PDF. 37 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ke Undang-Undang No. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 26. Perkawinan yang dilakukan oleh Penghayat Kepercayaan diatur dan dilindungi dalam UU Adminduk dan Peraturan Pemerintah pelaksananya, namun tidak diakomodir dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan lex specialis dari peraturan yang mengaturSebagai tindak lanjut dari aturan dalam UU Adminduk terdapat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (“Perpres 25/2008”). Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 mengakui kebebasan meyakini Kepercayaan sesuai dengan hati nurani dari Penghayat Kepercayaan, tetapi UU Adminduk dan Perubahannya tidak taat terhadap amanat UUD 1945 dengan tidak mencantumkan kolom Kepercayaan dalam KTP. Ordonansi-ordonansi yang sebelumnya mengatur pencatatan sipil di Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penghayat kepercayaan yang masuk dalam kolom identitas, seperti di kartu tanda penduduk (KTP) atau Kartu. Laporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk kabupaten/kota, dilaporkan ke provinsi sesuai periode/posisi semester i/ii pada tahun berjalan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan. Pasal 35A berbunyi, “Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Harmonisasi antara UU Perkawinan dan UU Adminduk juga dapat dilakukan melalui dialog terbuka dan transparan dengan masyarakat. Gugatan Legalitas Nikah Beda Agama di UU Adminduk Kandas. Akte Kelahiran Dan Akte Kematian Bisa Diurus Melalui Klinik Adminduk Di Desa/Kelurahan. 26 th 2009 tentang Pembiayaan PendaftaranUU Adminduk dinilai memberikan legitimasi penyelewengan hukum berupa perkawinan antar-umat yang berbeda agama. Soalnya, Mahkamah Konstitusi membatalkan sejumlah pasal dalam UU No. Permohonan yang diajukan oleh Arullah akan menguji UU 24/2013, yaitu . 2. Foto: Istock. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, revisi UU No. Tahun 2006 ttg Adminduk • UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU Adminduk menyatakan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 hari sejak kelahiran. Masalah yang terjadi adalah di hulunya masih banyak perkawinan yang bermasalah sehingga menyulitkan dalam tindakan pemerintah untuk melakukan. Pindah agama tidak dikenal sebagai peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting yang diatur dalam Undang-Undang No. Pasal 2 huruf a UU Aminduk menyatakan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan.